DASAR HUKUM TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA NEGARA INDONESIA

Dasar Hukum Tugas dan Wewenang Lembaga Negara Indonesia - Dalam suatu Pemerintahan dibutuhkan beberapa pendukung negara atau yang sering disebut dengan lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang tertentu. Lembaga negara dibentuk tidak asal jadi namun melalui pemikiran panjang dan dasar hukum. Intinya, lembaga negara bertujuan untuk membentuk suatu sistem yang dapat menyukseskan penyelenggaraan negara.

Lembaga-lembaga negara di Indonesia antara lain ; Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Bank Indonesia (BI). Berikut tugas dan wewenang serta dasar hukum setiap lembaga negara di Indonesia.

Untuk lebih jelasnya tentang dasar hukum dan tugas serta wewenang mereka dalam pemerintahan, kita akan bahas dibawah ini :

1. MPR Kepanjangannya Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dasar Hukum MPR :

• Pasal 2 UUD 1945
• Pasal 3 UUD 1945

Tugas dan Wewenang MPR (ada 7)

1. Mengubah serta menetapkan UUD. 
2. Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR. 
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberikesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. 
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. 
5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari. 
6. Memilih Presiden serta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden serta wakil presidennya meraih suaraterbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat- lambatnya dalam waktu 30 hari. 
7. Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR.

2. DPR Kepanjangannya Dewan Perwakilan Rakyat

Dasar Hukum DPR

• Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945, 
• Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, 
• Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, 
• Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, 
• Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, 
• Pasal 24B ayat (3) UUD 1945, 
• Pasal 24A ayat (3) UUD 1945,
• Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, 
• Pasal 11 ayat (2) UUD 1945

Tugas dan Wewenang DPR (ada 26)

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama 
2. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang 
3. Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikutsertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I 
4. Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I 
5. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I 
6. Membicarakan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 
7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama 
8. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD 
9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
10. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan / konsultasi, dan pendapat 
11. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat 
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang 
13. Membentuk UUD yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama peraturan pemerintah pengganti UUD menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dalam pembahasan 
14. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 
15. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN,serta kebijakan pemerintah 
16. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD 
17. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang disampaikan oleh BPK 
18. Memberikan persetujuan kepada Peresiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota. 
19. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 
20. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi 
21. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain 
22. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD 
23. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK 
24. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial 
25. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden 
26. Memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden

3. DPD Kepanjangannya Dewan Perwakilan Daerah

Dasar Hukum DPD

• Pasal 22D ayat (1), (2), (3) UUD 1945, 
• Pasal23F ayat (1) UUD 1945

Tugas dan Wewenang DPD

1. Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
2.  Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama 
3. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 
5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN

4. Presiden

Dasar Hukum Presiden

• Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, 
• Pasal 5 ayat (1) dan (2 UUD 1945), 
• Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, 
• Pasal 12 UUD 1945, 
• Pasal 13 ayat (1) UUD 1945, 
• Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945, 
• Pasal 15 UUD 1945, 
• Pasal 16 UUD 1945, 
• Pasal 17 ayat 2 UUD 1945, 
• Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, 
• Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, 
• Pasal 24C ayat (3) UUD 1945

Tugas dan Wewenang Presiden

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 
2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat (AD),Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) 
3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. 
4. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa) 
5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 
6. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR 
7. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR 
8. Menyatakan keadaan bahaya 
9. Mengangkat duta dan konsultan. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR 
10. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 
11. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung 
12. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR 
13. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU 
14. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
15. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) dan disetujui DPR 
16. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung 
17. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

5. Mahkamah Agung

Dasar Hukum MA

• Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, 
• Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, 
• Pasal 24C ayat (3) UUD 1945

Tugas dan Wewenang MA

1. Mengadili pada tingkat kasasi 
2. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang 
3. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan
   rehabilitasi. 
4. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi

6. Mahkamah Konstitusi

Dasar Hukum MK

• Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945

Tugas dan Wewenang MK

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 
2. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. 
3. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
4. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 
5. Memutus pembubaran partai politik 
6. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 

7. Komisi Yudisial

Dasar Hukum KY

• Pasal 24A ayat (3)) UUD 1945,
• Pasal 24B ayat (1) UUD 1945

Tugas dan Wewenang KY

1. Mengawasi perilaku hakim 
2. Mengusulkan nama calon hakim agung.

8. BPK Kepanjangannya Badan Pemeriksa Keuangan

Dasar Hukum BPK

• Pasal 23E, 23F, 23G Undang-undang dasar 1945 
• Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan sebagai pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1973 tentang badan pemeriksa keuangan. 
• Undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
• Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 
• Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Tugas dan Wewenang BPK

1. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. 
2. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

9. Bank Indonesia

Dasar Hukum BI

• Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945

Tugas dan Wewenang BI

1. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter 
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 
3. Mengatur dan mengawasi bank-bank

Demikian informasi yang bisa saya bagikan perihal artikel Dasar Hukum Tugas dan Wewenang Lembaga di Indonesia. Semoga dengan artikel ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan kalian.